BENNER UP

 


Warga Desa Buntu Sarek Tuding Pemerintahan Desa Tidak Transparan, Sejumlah Program Diduga Menyimpang. "APH Diminta Turun Tangan"

Reporter Endhy
Senin, 12/08/2025 WIB Last Updated 2025-12-13T04:58:10Z

 

Mediapublik.com, LATIMOJONG || Sejumlah warga Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Yang Enggan disebutkan namanya secara terbuka menyuarakan protes dan tuntutan terhadap pemerintahan desa. 


Mereka menilai terdapat banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait transparansi dan pelaksanaan program desa.Minggu (7/12/2025) 

Dalam dokumen aduan yang diterima redaksi INFO TERKINI Warga membeberkan setidaknya enam poin dugaan penyimpangan yang dinilai merugikan warga dan berpotensi menghambat pembangunan desa.

1. Dugaan Minimnya Transparansi Pemerintahan Desa

Warga menilai pemerintah desa Bintu Sarek tidak terbuka dalam menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program. Kondisi ini dinilai memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat.

2. Pengadaan Bibit Diduga Tidak Merata dan Berpotensi Fiktif

Program pengadaan bibit termasuk bibit ikan dan bibit tanaman disebut tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat. Sejumlah warga juga mencurigai adanya pengadaan yang tidak jelas realisasinya.

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Dipersoalkan

Kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pengerasan jalan usaha tani sejak tahun 2020 hingga 2023 turut dipertanyakan warga. Mereka menduga ada pekerjaan yang tidak sesuai fakta di lapangan dan berpotensi fiktif.

4. Gaji Salah Satu Anggota BPD dan Aparat Desa Diduga Tidak Dibayarkan

Warga juga mengungkapkan bahwa terdapat aparat desa maupun anggota BPD yang gajinya tidak dibayarkan pada periode 2017–2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut.

5. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Dinilai Tidak Jelas

Program pendidikan nonformal milik desa, seperti PAUD dan TPA, disebut menerima bantuan honor yang peruntukannya tidak jelas. Masyarakat menduga adanya ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.

6. Pengadaan Pos Kamling / Ronda Diduga Tidak Sesuai

Pengadaan sarana pos kamling atau ronda juga menjadi sorotan. Warga menilai program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

Sejumlah warga mendesak agar aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Luwu (Kejari Luwu) termasuk inspektorat dan pihak berwenang lainnya, segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan tersebut.

Menurut warga, penyelidikan penting dilakukan agar seluruh program dari masa ke masa dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga potensi penyimpangan dapat diungkap dengan terang. 

Diketahui, Salahsatu Pekerjaan yang berjalan di Desa Buntu Sarek yakni pekerjaan Bronjong dengan Nilai Anggaran Rp 291.398.000 
 Volume : Panjang 32 Meter
Anggaran Tahun 2025, Yang kini Sementara dalam Penelusuran Warga. 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Buntu Sarek belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp dan Via Telepon juga belum memperoleh respons. (*) 
Komentar

Tampilkan

Terkini