Menurut Bupati, penindakan hukum yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri Luwu maupun Polres Luwu, menunjukkan keseriusan lembaga penegak hukum dalam mengawal penggunaan anggaran publik. Ia menilai upaya tersebut bukan hanya langkah represif, tetapi menjadi bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang bersih.
Bupati Patahuddin juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kasus tindak pidana korupsi yang telah diungkap dan diproses aparat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi APH dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi tidak dapat digerakkan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai menjadi unsur penting bagi terciptanya lingkungan birokrasi yang bersih.
Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Kabupaten Luwu tersebut kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja profesional dan patuh pada regulasi. Ia menekankan bahwa integritas ASN berbanding lurus dengan kepercayaan publik dan keberhasilan layanan pemerintahan.
Tidak hanya menyasar ASN, Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada pemerintah desa. Ia meminta kepala desa dan perangkatnya agar berhati-hati dan disiplin dalam mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendanaan lainnya. Menurutnya, setiap bentuk penyimpangan dapat berakibat pada proses hukum yang tegas.
Selain itu, Bupati Patahuddin mengajak masyarakat Luwu untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dianggap sebagai elemen penting dalam pencegahan praktik koruptif.
Melalui peringatan HAKORDIA 2025, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap penguatan transparansi, integritas, dan budaya antikorupsi dapat terus ditingkatkan. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.(*Rls)
